Buat pelaku bisnis liquid vape—baik yang baru mulai atau yang sudah jalan—legalitas itu bukan sekadar formalitas. Di industri yang menyangkut produk konsumsi langsung seperti vape, izin usaha bukan cuma syarat, tapi fondasi kepercayaan pasar.
Data dari Kementerian Keuangan mencatat, peredaran produk HPTL (Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya) terus meningkat tiap tahun. Ini artinya, pengawasan juga makin ketat. Kalau Anda ingin produk Anda diterima luas, dijual di kanal modern, dan tidak terkena sanksi, Anda harus siap dengan semua aspek perizinan yang berlaku.
Berikut ini adalah daftar izin penting yang wajib Anda perhatikan saat memulai atau mengembangkan bisnis liquid vape.
1. Izin Usaha Industri (IUI) Rokok Elektrik
Kalau Anda ingin produksi sendiri, IUI ini syarat mutlak. Izin ini dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku untuk kegiatan produksi liquid vape.
- Klasifikasi: KBLI 12099 (Industri Bumbu Rokok dan Kelengkapan Rokok Lainnya)
- Dokumen yang biasa diminta: NPWP perusahaan, akta pendirian, peta lokasi pabrik, bukti kepemilikan tanah/bangunan, dan rencana kapasitas produksi.
Kenapa penting? Karena tanpa IUI, semua kegiatan produksi Anda dianggap ilegal, dan Anda tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya seperti mengurus cukai atau masuk ke kanal distribusi legal.
2. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
Karena liquid vape tergolong produk kena cukai, Anda wajib punya NPPBKC dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Ini nomor identitas resmi Anda sebagai pengusaha HPTL
- Diperlukan untuk pengajuan pita cukai
Tanpa NPPBKC, Anda tidak bisa distribusi produk secara resmi. Dan jika ketahuan edar tanpa ini, sanksinya bisa berat.
3. Pita Cukai Rokok Elektrik (REL)
Setiap kemasan liquid vape yang legal wajib ditempel pita cukai REL sebagai bukti bahwa pajaknya sudah dibayar.
- Syarat dapat REL: punya NPPBKC aktif, tidak punya utang cukai, dan bayar biaya penggantian pita cukai (P3C)
- Besaran cukai tergantung dari harga eceran
Penting dicatat: pita cukai bukan cuma stiker, tapi validasi legal produk Anda. Tanpa ini, produk tidak bisa dijual di kanal resmi.
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Kalau Anda tidak produksi sendiri tetapi hanya distribusi (reseller/retail), maka izin usaha perdagangan (SIUP) dari dinas setempat tetap wajib.
- Berlaku untuk toko fisik dan online
- Jadi bukti bahwa aktivitas jual beli Anda sah dan terdaftar
SIUP adalah dasar legalitas untuk membangun kepercayaan partner distribusi, terutama kalau Anda ingin scale up ke kanal modern.
5. Izin Edar (Khusus Produk Impor)
Jika Anda berencana menjual liquid dari luar negeri, maka perlu izin edar dari lembaga pengawas seperti BPOM atau otoritas terkait.
- Tujuannya memastikan produk aman dan sesuai standar kesehatan
- Tanpa ini, produk impor rawan ditahan atau dilarang edar
Izin ini juga yang jadi pembeda antara brand impor yang “di bawah tangan” dan yang benar-benar kredibel.
6. Standar Bahan Baku & Komposisi
Selain izin formal, ada juga standar bahan yang perlu ditaati:
- Bahan harus sesuai dengan regulasi BPOM atau Kemenkes
- Hindari bahan yang dilarang secara eksplisit seperti Diacetyl dan senyawa berbahaya
Ini bukan cuma soal kepatuhan, tapi juga reputasi. Banyak brand gagal berkembang karena isu keamanan bahan. Jika Anda menggunakan jasa maklon, pastikan mereka punya prosedur kontrol kualitas dan sertifikasi laboratorium.
Kenapa Perizinan Itu Investasi Jangka Panjang
Mungkin kelihatannya ribet. Tapi:
- Legalitas = perlindungan hukum + akses pasar lebih luas
- Produk legal lebih dipercaya oleh konsumen dan mitra
- Bisa membuka jalan ke pasar ekspor dan retail besar
Jika semua perizinan terasa berat di awal, kerja sama dengan maklon liquid vape yang sudah berpengalaman bisa jadi solusi paling efisien. Mereka biasanya sudah punya semua izin yang dibutuhkan dan paham alurnya.
Anda bisa fokus pada branding, distribusi, dan marketing, sementara produksi dan compliance mereka yang tangani.